Komisi
Tiga Negara
(KTN)
(KTN)
1.
Latar
Belakang
Pada tanggal 21 juli 1947 belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal ‘’Agresi Militer 1’’. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana sarana vital di Jawa dan Madura. Jadi tujuan serangan tersebut untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Dalam waktu yang singkat wilayah RI dapat di ambil alih. Berbagai reaksi bermunculan akibat Agresi Militer !. Belanda tidak menyangka apabila AS dan Inggris memberikan reaksi yang negatif.
Negara Negara Arab, Inda, Burma, Australia juga merupakan Negara Negara yang paling awal bersimpati kepada RI. Dengan berbagai usaha diplomatic dan kerjasama Internasional mereka membela perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dukungan mereka dan keterampilan delegasi Indonesia memperjuangkan hak kedaulatan bangsa berhasil menyudukan Belanda dalam percaturan politik Internasional. India dan Australia berhasil membawa masalah Indonesia ke Sidang Dewan Keamanan PBB.
Pada tanggal 21 juli 1947 belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal ‘’Agresi Militer 1’’. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana sarana vital di Jawa dan Madura. Jadi tujuan serangan tersebut untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Dalam waktu yang singkat wilayah RI dapat di ambil alih. Berbagai reaksi bermunculan akibat Agresi Militer !. Belanda tidak menyangka apabila AS dan Inggris memberikan reaksi yang negatif.
Negara Negara Arab, Inda, Burma, Australia juga merupakan Negara Negara yang paling awal bersimpati kepada RI. Dengan berbagai usaha diplomatic dan kerjasama Internasional mereka membela perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dukungan mereka dan keterampilan delegasi Indonesia memperjuangkan hak kedaulatan bangsa berhasil menyudukan Belanda dalam percaturan politik Internasional. India dan Australia berhasil membawa masalah Indonesia ke Sidang Dewan Keamanan PBB.
2.
Anggota
Komisi Tiga Negara
Untuk mengawasi gencatan senjata, pada tanggal 25 Agustus 1947 PBB membentuk Komisi Tiga Negara. Anggota KTN ada 3 Negara yaitu:
a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul Van Zeeland
b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby
c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin oleh Dr. Frank Graham
Untuk mengawasi gencatan senjata, pada tanggal 25 Agustus 1947 PBB membentuk Komisi Tiga Negara. Anggota KTN ada 3 Negara yaitu:
a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul Van Zeeland
b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby
c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin oleh Dr. Frank Graham
3.
Tugas
KTN
Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan Indonesia. KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam pertemuan Renville
a) mengawasi secara langsung penghentian temabak menenmbak sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB
b) memasang patok-patok wilayah status quo yg dibantu oleh TN
Ic) mempertemukan kembali Indonesia Belanda dalam Perundingan Renville.
Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan Indonesia. KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam pertemuan Renville
a) mengawasi secara langsung penghentian temabak menenmbak sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB
b) memasang patok-patok wilayah status quo yg dibantu oleh TN
Ic) mempertemukan kembali Indonesia Belanda dalam Perundingan Renville.
United Nations Temporary Executive Authority
1.
Latar Belakang.
United Nations Temporary Executive Authority, disingkat UNTEA) adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jendral PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu satu tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah Persetujuan New York.
United Nations Temporary Executive Authority, disingkat UNTEA) adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jendral PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu satu tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah Persetujuan New York.
2.
Tugas Tugas UNTEA
- Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda
- Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu.
- Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.
Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu.Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.
- Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda
- Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu.
- Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.
Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu.Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.
3.
Hasil
Untea berhasil mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 31 Desesmber 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA mulai tanggal 1 Mei 1963.
Untea berhasil mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 31 Desesmber 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA mulai tanggal 1 Mei 1963.
United
Nations Commisions for Indonesia
1.
Latar Belakang
UNCI (United Nations Commisions for Indonesia) Badan perdamaian ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga Negara yang dianggap gagal mendamaikan Indonesia – Belanda (Belanda kembali melakukan Agresi Militer setelah P. Renville)
UNCI (United Nations Commisions for Indonesia) Badan perdamaian ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga Negara yang dianggap gagal mendamaikan Indonesia – Belanda (Belanda kembali melakukan Agresi Militer setelah P. Renville)
2.
Peranan UNCI
a). mengadakan Perundingan Roem Royen (7 Mei 1949) Pada 23 Agustus s.d. 2 November 1949, UNCI Mengawasi perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB).
b). mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda
Pada Maret 1949 mengundang delegasi Indonesia dan Belanda untuk memulai pembicaraan
c). UNCI mengadakan sidang pendahuluan yang diketuai oleh Merle Cohran (wakil dari Amerika Serikat) pada tanggal 17 April 1949.
d). Berhasil membawa Indonesia-Belanda ke dalam perundingan Roem-Royen.
e). Mengawasi perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949.
a). mengadakan Perundingan Roem Royen (7 Mei 1949) Pada 23 Agustus s.d. 2 November 1949, UNCI Mengawasi perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB).
b). mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda
Pada Maret 1949 mengundang delegasi Indonesia dan Belanda untuk memulai pembicaraan
c). UNCI mengadakan sidang pendahuluan yang diketuai oleh Merle Cohran (wakil dari Amerika Serikat) pada tanggal 17 April 1949.
d). Berhasil membawa Indonesia-Belanda ke dalam perundingan Roem-Royen.
e). Mengawasi perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949.
3.
Hasil
UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement.
UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement.
KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Belanda
